Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui DPRD. Menurutnya, sistem tersebut berpotensi mengereduksi hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Pernyataan blak-blakan ini disampaikan dalam forum internal partai saat membahas strategi politik menjelang Pemilu dan Pilkada mendatang. Ia menegaskan bahwa efisiensi birokrasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi partisipasi rakyat.
Megawati Demokrasi Tak Boleh Dikerdilkan
Megawati menekankan bahwa demokrasi berarti rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan pemimpinnya secara langsung. Menurutnya, Pilkada langsung merupakan bentuk nyata kedaulatan rakyat yang tidak bisa digantikan oleh mekanisme DPRD semata.
“Jangan biarkan demokrasi dikerdilkan hanya atas nama efisiensi. Rakyat berhak memilih pemimpinnya sendiri, dan itu adalah prinsip yang tidak bisa ditawar,” tegas Megawati.
Ia juga mengingatkan bahwa sistem Pilkada langsung memperkuat akuntabilitas kepala daerah, karena pemimpin yang dipilih langsung akan lebih bertanggung jawab kepada rakyat dibanding mekanisme DPRD yang rawan pengaruh politik internal.
PDIP Konsisten Mendukung Pilkada Langsung
Dalam kesempatan tersebut, menegaskan konsistensi PDIP untuk tetap mendukung Pilkada langsung di seluruh daerah. Partai juga mendorong kadernya untuk menjadi agen sosialisasi demokrasi, memastikan masyarakat memahami pentingnya hak pilih dan partisipasi politik.
PDIP menilai Pilkada langsung juga mendorong lahirnya pemimpin yang lebih kompeten dan pro-rakyat Tuna55, karena calon harus diuji langsung oleh aspirasi masyarakat, bukan sekadar perhitungan politik di DPRD.
Efisiensi Tidak Boleh Menjadi Alasan
Megawati mengkritik wacana Pilkada lewat DPRD yang sering dikaitkan dengan efisiensi biaya dan birokrasi. Menurutnya, efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi hak politik rakyat, apalagi jika keputusan tersebut hanya menguntungkan segelintir elit politik.
Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus mengedepankan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas, bukan sekadar pertimbangan praktis atau ekonomi.
Pesan untuk Kader dan Publik
Megawati menutup pesannya dengan mengingatkan seluruh kader PDIP untuk bersiap menghadapi wacana politik yang berpotensi mengurangi hak rakyat. Partai akan terus mengawal Pilkada langsung dan memastikan bahwa suara rakyat tetap menjadi penentu utama pemimpin daerah.
Menurut Megawati, menjaga demokrasi adalah tanggung jawab bersama, dan setiap upaya untuk mengurangi partisipasi rakyat harus dihadapi dengan tegas dan kritis.
